BANGKOK – Wisatawan yang berencana menginap di Thailand berpotensi mendapatkan perlindungan lebih kuat dari praktik iklan hotel yang menyesatkan. Pemerintah Thailand tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan tamu membatalkan pemesanan atau mengakhiri masa inap apabila fasilitas dan layanan penginapan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan.
Dikutip dari VN Express, Jumat (30/10/2026), Kabinet Thailand telah menyetujui secara prinsip rancangan undang-undang (RUU) perhotelan yang terdiri dari 98 pasal. Saat ini, rancangan tersebut masih menjalani peninjauan hukum oleh Dewan Negara berdasarkan laporan kabinet pada 20 Oktober 2026.
Baca juga: Singapura Jadi Negara Paling Aman untuk Wisatawan 2026, Vietnam Masuk 10 Besar Dunia
Regulasi baru ini dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menggantikan undang-undang perhotelan yang berlaku saat ini.
Cakupan aturannya juga akan diperluas. Tidak hanya hotel konvensional, tetapi juga berbagai jenis akomodasi lainnya, seperti homestay, hostel, tenda, rumah pohon, hingga penginapan berbasis ekonomi berbagi (sharing economy).
Foto dan Iklan Hotel Bisa Jadi Dasar Meminta Refund
Salah satu poin penting dalam rancangan aturan tersebut adalah memberikan kekuatan hukum terhadap informasi yang disampaikan pengelola akomodasi kepada calon tamu.
Tarif kamar yang diiklankan, syarat dan ketentuan pemesanan, pernyataan promosi, hingga foto fasilitas penginapan akan menjadi bagian yang mengikat secara hukum dalam kontrak akomodasi.
Artinya, apabila kondisi kamar, fasilitas, atau layanan yang diterima wisatawan ternyata berbeda dari informasi yang ditawarkan, tamu berhak membatalkan reservasi atau mengakhiri masa inap.
Wisatawan juga dapat mengajukan pengembalian dana atau refund sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pengembalian uang nantinya tetap memperhitungkan layanan yang sudah digunakan oleh tamu.
Dilansir The Nation Thailand, Minggu (25/10/2026), rancangan undang-undang tersebut juga akan melarang klausul pemesanan yang dianggap tidak adil.
Misalnya, ketentuan yang memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk membatalkan perjanjian secara sepihak atau mewajibkan pelanggan melepaskan hak-haknya sebelum menggunakan layanan.
Aturan ini diharapkan dapat mengurangi praktik iklan penginapan yang tidak sesuai kenyataan serta memberikan kepastian hukum bagi wisatawan.
Thailand Bagi Usaha Akomodasi Menjadi Tiga Kategori
Selain perlindungan konsumen, rancangan regulasi tersebut juga mengatur klasifikasi bisnis akomodasi berdasarkan ukuran usaha, kapasitas tamu, dan tingkat risiko operasional.
Terdapat tiga kategori yang diusulkan pemerintah Thailand, yaitu:
1. Kategori 1 – Pemberitahuan
Akomodasi yang memiliki maksimal delapan kamar dengan kapasitas hingga 30 tamu hanya diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada petugas registrasi sebelum mulai beroperasi.
Ketentuan ini juga berlaku untuk akomodasi hunian sementara yang memiliki maksimal delapan unit.
2. Kategori 2 – Pendaftaran
Usaha penginapan yang memiliki 9 hingga 40 kamar atau kapasitas 31 sampai 150 tamu diwajibkan melakukan pendaftaran sebelum beroperasi.
Kategori ini juga mencakup akomodasi hunian sementara dengan jumlah 9 hingga 40 unit.
Melalui skema tersebut, pemerintah Thailand ingin menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat proses pengurusan bagi pengelola penginapan berukuran menengah.
3. Kategori 3 – Izin Operasional Penuh
Sementara itu, akomodasi yang memiliki lebih dari 40 kamar atau mampu menampung lebih dari 150 tamu diwajibkan mengantongi izin operasional penuh.
Ketentuan serupa berlaku bagi akomodasi hunian sementara yang memiliki lebih dari 40 unit.
Persyaratan lebih ketat diterapkan karena usaha dengan kapasitas besar dinilai memiliki risiko operasional dan potensi dampak yang lebih luas.
Aturan Hotel Thailand Masih Menunggu Proses Hukum
Meski telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kabinet Thailand, rancangan undang-undang tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.
Sejumlah aspek masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk kriteria perizinan, sistem elektronik, serta dukungan bagi operator akomodasi berskala kecil selama masa transisi.
Jika nantinya disahkan dan diterapkan, regulasi ini berpotensi memberikan perubahan besar bagi industri pariwisata Thailand.
Wisatawan akan memiliki dasar perlindungan yang lebih kuat ketika memesan hotel maupun jenis penginapan lainnya. Sementara itu, pengelola akomodasi dituntut lebih transparan dalam menyampaikan harga, fasilitas, foto, dan layanan yang ditawarkan kepada calon pelanggan.
Bagi wisatawan, aturan ini menjadi kabar menarik karena pengalaman menginap di hotel tidak lagi hanya bergantung pada janji dalam iklan, tetapi juga harus sesuai dengan layanan yang benar-benar diberikan. (dr)
Sumber: kompas
Comments