MELAKA – Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, secara resmi mengumumkan rencana strategis pembangunan jembatan raksasa yang akan menghubungkan Melaka dengan Provinsi Riau, Indonesia. Proyek ambisius ini diproyeksikan memiliki panjang bentang lebih dari 47 kilometer, melintasi Selat Malaka.

Rencana tersebut pertama kali dipaparkan oleh Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh. Dia menyebut jembatan akan menghubungkan Pantai Pengkalan Balak, Masjid Tanah, langsung ke wilayah Indonesia.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Melaka akan memulai studi kelayakan pada Januari mendatang dengan mengalokasikan dana RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk menunjuk konsultan profesional guna mengkaji berbagai aspek penting, mulai dari teknis konstruksi, nilai ekonomi, hingga manajemen logistik proyek lintas negara tersebut.

Ab Rauf menegaskan, keberadaan jembatan ini diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi Melaka. Bahkan, pemerintah negara bagian telah menyiapkan rencana pengembangan kawasan industri terpadu dengan mengonversi lahan seluas 5.000 hektar di wilayah Masjid Tanah.

“Jembatan ini bukan sekadar penghubung fisik, tetapi pintu masuk bagi pertumbuhan industri dan ekonomi Melaka di masa depan,” ujar Ab Rauf.

Oposisi Ragukan Kelayakan dan Anggaran

Namun demikian, rencana mega proyek ini menuai sorotan tajam dari kalangan oposisi. Mengutip Free Malaysia Today, Selasa (23/12/2025), pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan dan kelayakan finansial proyek tersebut.

Meski mengakui proyek itu secara teknis mungkin dilakukan, Yadzil meragukan kemampuan keuangan pemerintah Melaka untuk menanggung biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai miliaran ringgit.

“Ia terlihat tidak realistis. Pendapatan tahunan Melaka sangat terbatas dan hampir seluruhnya habis untuk pengeluaran operasional. Bahkan, pemerintah negara bagian masih memiliki utang kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah federal,” ujarnya.

Menurut Yadzil, ketergantungan Melaka terhadap bantuan Putrajaya menjadi indikator lemahnya kapasitas fiskal daerah.

“Jika untuk memperbaiki jalan saja kita masih membutuhkan bantuan federal, bagaimana mungkin kita membiayai jembatan yang melintasi Selat Malaka?” tambahnya.

Ia juga menilai kecil kemungkinan pemerintah federal akan menanggung proyek tersebut, mengingat utang nasional Malaysia dan tekanan fiskal yang masih tinggi.

Risiko Tol Mahal dan Dampak Lingkungan

Lebih lanjut, Yadzil menilai opsi pembiayaan swasta atau konsesi berpotensi menimbulkan tarif tol yang tinggi dan risiko kegagalan proyek. Ia bahkan menyebut proyek ini bisa berujung menjadi “proyek gajah putih”.

“Wilayah Indonesia yang akan dihubungkan bukan pusat ekonomi utama. Potensi keuntungan bagi Melaka sangat minim,” katanya.

Ia juga mengingatkan, jika proyek gagal, pemerintah tetap harus menyelamatkannya dengan dana publik, yang pada akhirnya membebani rakyat.

Selain aspek ekonomi, Yadzil menyoroti dampak lingkungan, khususnya terhadap garis pantai dan ekosistem Selat Malaka, serta mengingatkan rekam jejak pemerintah negara bagian dalam sejumlah proyek besar yang berakhir gagal.

Hingga kini, rencana jembatan Melaka–Riau masih berada pada tahap kajian awal, namun wacana ini telah memicu perdebatan luas, baik dari sisi potensi ekonomi, kesiapan anggaran, hingga risiko lingkungan dan sosial di kedua negara.(dr)

Sumber: cnbc indonesia